Sejak munculnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai tokoh yang potensial dalam Pilpres 2024, sorotan publik pun terpaku pada istilah yang selama ini dianggap tabu: nepotisme. Sebuah kata yang selalu disorot sebagai praktik buruk dalam dunia politik nasional pasca-reformasi 1999, kini muncul kembali sebagai bahan perbincangan hangat. Bagaimana nepotisme merajalela kembali dalam rezim Jokowi?
Seiring berjalannya waktu, istilah nepotisme yang seharusnya menjadi kenangan kelam dari masa lalu, kini muncul kembali dalam konteks politik nasional. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai figur yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 memicu pertanyaan seputar integritas dan prinsip demokrasi. Apakah politik Indonesia mampu melangkah maju tanpa terperangkap dalam jaring-jaring nepotisme?
Pertanyaan ini mengingatkan kita pada esensi reformasi yang pernah diidamkan oleh masyarakat Indonesia. Masa reformasi seharusnya membawa perubahan signifikan, termasuk memberantas praktik-praktik yang melanggar prinsip demokrasi, seperti nepotisme. Namun, dengan kembalinya sorotan pada isu ini, tampaknya tantangan terhadap demokrasi dan praktik politik yang bersih masih menjadi ujian mahaberat.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap politik dan nepotisme yang terkait dengan rezim Jokowi tidak bisa diabaikan. Keberlanjutan praktik-praktik yang dianggap merugikan demokrasi bisa merongrong kepercayaan rakyat terhadap sistem politik. Oleh karena itu, peran media dan aktivis masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menjadi semakin penting.
Namun, dalam membahas politik dan nepotisme di rezim Jokowi, perlu juga diperhatikan konteks dan pemahaman yang mendalam. Kita harus menghindari generalisasi dan mencari solusi yang konstruktif. Bagaimana agar politik tidak hanya sekadar pertarungan kekuatan, tetapi juga menjadi wahana untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat?
Antara politik dan nepotisme, tantangan besar bagi Indonesia adalah menjaga keseimbangan. Bagaimana kita dapat membangun sistem politik yang adil dan inklusif tanpa terperangkap dalam praktek-praktek yang merugikan? Ini adalah panggilan bagi seluruh warga negara untuk bersatu dalam menjaga integritas dan nilai-nilai demokrasi, sehingga politik Indonesia dapat menjadi cerminan keadilan dan kesejahteraan bagi semua (***)
Posting Komentar